BAGAIMANA MENGURUS IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Sebagai sebuah institusi publik, maka Operasional Sekolah harus memenuhi kriteria legal. Proses legalisasi suatu sekolah bisa di wilayah administratif Pemerintah Daerah Tk II / Kab. / Kota atau Pemerintah Daerah Tk I / Propinsi. Pengurusan SD di Kota Madiun, secara umum terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu : 1) Tahap Rekomendasi, dan 2) Tahap Ijin Operasional.

1. Tahap Rekomendasi. Yang dimaksud tahap rekomendasi di sini adalah rekomendasi atas nama Wali Kota Madiun sebagai Kepala Pemerintahan, yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Kepala BPPT memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan dengan berbagai instansi dinas maupun departemen, yang beririsan wewenang maupun Tugas Pokok dan Fungsi (TOPUKSI) -nya dengan pihak pemohon ijin. Dalam urusan persekolahan, setidaknya ada 13 instansi dan departemen yang terkait, diantaranya : Dinas Pendidikan, Dinas Tata Kota, AMDAL LALIN, dan KESSOS dari Lurah / Camat. Tahap rekomendasi pada dasarnya adalah kajian yang mendalam terhadap legalisasi penyelenggara pendidikan / Badan Hukum, fasilitas fisik utama (lahan dan bangunan), status lahan dan bangunan, Struktur dan personalia penyelenggara dan pelaksana persekolahan, serta bukti dukungan dan pernyataan tidak mengganggu warga / masyarakat, berupa surat pernyataan yang dibubuhi tanda tangan dan lampiran foto copy KTP minimal 100 warga. Disamping itu, sebagai sebuah unit usaha (meskipun sosial), maka surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh Bagian KesSos kelurahan dan kecamatan juga harus dilampirkan dalam dokumen ini.
Hasil dari kajian dalam sidang / pembahasan di BPPT adalah dokumen rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPPT atas nama Wali Kota, yang selanjutnya digunakan sebagai modal utama pengurusan Ijin Operasional sekolah yang menjadi wewenang Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran / kelengkapannya.

2.  Jika yang diajukan Ijin Operasional -nya adalah sekolah setingkat PG-TK, SD, maupun SMP, maka berkas yang relatif sama sebagaimana yang diajukan ke BPPT ditambah dengan Surat Keterangan / Putusan Ijin Rekomendasi yang didapat, hanya diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan di tingkat Wali Kota. Namun jika jenjang pendidikan yang diajukan adalah SMA / SMK, maka berkas tersebut harus diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan tingkat Propinsi, dimana Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kota hanya tembusan saja.
Pada tahap ini yang utama adalah kajian terhadap instrumen kesiapan penyelenggara untuk mengoperasionalkan sekolah. Apa saja ? Kuncinya adalah sebagaimana ditetapkan dalam 8 (delapan) Standar Pendidikan, yaitu : Standar Isi Kurikulum, Standar Kelulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Manajemen, dan Standar Penilaian.
Bila tidak ada masalah atau hal-hal yang dianggap prinsip akan menghambat berlangsungnya persekolahan, maka dalam waktu singkat dapat diberikan Ijin Operasional Sekolah.
Bagaimana dengan waktu maupun biaya yang harus disediakan untuk pengurusan perijinan di atas ? Waktu yang dibutuhkan sangat relatif, tergantung kecepatan kerja persiapan berkas dan kesiapan layanan dari instansi terkait. namun secara rentang bisa diperkirakan 2 sampai 6 bulan. Sedangkan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp. 20 juta-an. Ini juga tergantung pada personalia birokrasi yang dihadapi. Meskipun secara prinsip (dan terpublish) tidak dikenakan biaya dalam pengurusan, namun secara teknis dan pragmatis lembaga yang sedang mengajukan pengurusan masalah ini pemohon perijinan masih ‘dipaksa” untuk ‘tahu diri’ dan ‘bermodal’ dari pada harus menjadi ‘bulan-bulanan’ atau mendapat kesulitan dikemudian hari dalam mengoperasionalkan sekolah.

Dasar hukum :
1. PP No.25 Tahun 2000.
2. Kep.Dirjed.Dikdasmen Depdikbud No.018/Kep/1983.

Unit Kerja/Instansi yang memproses Perizinan: Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi
Prosedur pengurusan Izin :
Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Muaro Jambi melalui Dinas Pendidikan dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan.

Persyaratan untuk mendapatkan Izin :
  • Akta Notaris Pendirian Yayasan
  • Proposal yang berisikan data tentang gedung sekolah, guru dan murid.
  • Tanda bukti kepemilikan tanah untuk gedung.
  • Jumlah siswa minimal 20 orang
  • Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)

Waktu pengurusan Izin : 15 (lima belas) Hari

Biaya pengurusan Izin : Retribusi Leges Rp.2.500,-

Jangka waktu berlakunya Izin : 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Ketentuan pelaksanaan/ kewajiban pemegang Izin :
  • Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pem bentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris.
  • Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bupati.
  • Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan.
  • Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan.
  • Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid dengan ketentuan:
 TK = 2 ruangan belajar
 SD = 6 ruangan belajar
 SLTP = 3 ruangan belajar
 SMU/SMK = 3 ruangan belajar

Apabila dalam jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sanksi atas pelangggaran ketentuan Izin :
 a. Peringatan tertulis
 b. Pembekuan izin
 c. Pencabutan izin

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Silahkan Kunjungi :

Asik Buat Kamu :